Dasar aturan dan panduan sertifikasi Postel / SDPPI
Dua hal di satu tempat: daftar peraturan yang menjadi dasar sertifikasi perangkat telekomunikasi — selalu dirujuk dari sumber resmi — dan artikel yang meluruskan istilah serta mitos yang masih beredar.
Peraturan terkait Postel / SDPPI
Ringkasan dasar hukum yang berlaku sekarang. Klik judulnya untuk lihat penjelasan singkat dan tautan sumber resmi.
PERMEN 3/2024Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi+
Regulasi inti Postel / SDPPI — mengatur kewajiban sertifikat, permohonan lewat OSS, label & QR Code, hingga pencabutan sertifikat.
PP 43/2023Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Kominfo+
Dasar hukum biaya resmi (PNBP) untuk penerbitan sertifikat dan pengujian perangkat telekomunikasi.
UU 36/1999 jo. 6/2023Undang-Undang Telekomunikasi+
Payung hukum yang mendasari kewajiban perangkat telekomunikasi memenuhi standar teknis di Indonesia.
PP 28/2025Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko+
Mengatur sistem OSS tempat pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat perangkat. Menggantikan PP 5/2021 sejak 5 Juni 2025.
KM KOMDIGIStandar Teknis per kategori perangkat+
Menetapkan standar teknis tiap kategori — misalnya KM 260/2024 (Bluetooth/SRD) dan KM 12/2025 (RLAN/Wi-Fi).
Artikel & panduan
Penjelasan runtut soal istilah, biaya, jalur sertifikasi, dan mitos yang sering bikin salah langkah. 89 artikel, ditampilkan 9 per halaman — pakai kotak cari untuk menelusuri semuanya sekaligus.
Sepeda Listrik Ber-GPS dan 4G: Kapan Fitur Konektivitasnya Kena Sertifikat Postel
Permenhub 45/2020 mengatur keselamatan operasional sepeda listrik, bukan fitur konektivitasnya. Ini kapan GPS 4G di sepeda listrik butuh sertifikat Postel.
Baca →Satelit LEO dan Direct-to-Device: Tren Global yang Belum Sampai ke Indonesia
Direct-to-device memungkinkan ponsel biasa terhubung langsung ke satelit. Ini status globalnya, dan sejauh mana Indonesia sudah bersiap lewat PSN dan Telkomsat.
Baca →Mesin EDC Nirkabel: Kapan Butuh Sertifikat Postel Selain Izin dari Bank Indonesia
Mesin EDC nirkabel dengan Wi-Fi, Bluetooth, atau NFC tergolong perangkat telekomunikasi yang wajib sertifikat Postel, terpisah dari pengawasan Bank Indonesia.
Baca →Impor HT dari China: yang Wajib Diperiksa Selain Alokasi PMR 409
Klaim "bebas izin 409 MHz" pada HT impor dari China sering menyesatkan. Ini yang sebenarnya perlu diperiksa importir sebelum menjualnya.
Baca →Smart Meter PLN dan NB-IoT: Kenapa Meteran Listrik Termasuk Perangkat Telekomunikasi
Smart meter PLN berbasis AMI mengirim data lewat NB-IoT, menjadikannya perangkat telekomunikasi yang wajib sertifikasi DJID, terpisah dari standar kemetrologian.
Baca →Perangkat Starlink Ilegal Beredar di Indonesia: Ini yang Perlu Diperiksa Reseller
APJII menemukan perangkat Starlink ilegal beredar lewat jalur black market. SDPPI siapkan inspeksi pasar. Ini yang perlu diperiksa reseller sebelum menjual.
Baca →VSAT dan Modem Satelit Industri: Jalur Sertifikasi yang Beda dari Perangkat Konsumen
VSAT dan modem satelit untuk industri tambang, migas, dan perkebunan wajib sertifikat SDPPI/DJID. Ini dokumen tambahan dan siapa yang biasa mengurusnya.
Baca →RFID Gudang dan Barcode Scanner Nirkabel: yang Sering Terlewat dari Daftar Wajib Sertifikasi
RFID dan barcode scanner nirkabel di gudang termasuk perangkat SRD yang wajib sertifikat Postel. Ini yang sering terlewat karena dianggap aksesori IT biasa.
Baca →eSIM vs Registrasi SIM Fisik: Kenapa Komdigi Menyarankan Pindah
Permen Komdigi 7/2026 mewajibkan validasi biometrik untuk registrasi seluler, termasuk eSIM. Ini bedanya dengan SIM fisik dan kenapa eSIM disarankan.
Baca →Punya pertanyaan yang tidak terjawab di sini?
Ceritakan saja perangkat Anda. Kami jawab pakai acuan aturan yang berlaku sekarang, bukan info lama.
Konsultasi lewat WhatsApp