Sepeda listrik modern makin sering dilengkapi fitur pintar seperti GPS, pengereman regeneratif, remote locking, dan notifikasi lewat aplikasi smartphone. Fitur-fitur ini menambah pertanyaan baru soal kepatuhan yang tidak dijawab aturan operasional kendaraannya.

Apa yang diatur Permenhub 45/2020?

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 mengatur operasional sepeda listrik dari sisi keselamatan berkendara: larangan penggunaan di jalan raya utama yang ramai, batas kecepatan maksimal 25 km/jam tanpa boleh dimodifikasi, batas usia minimal 12 tahun dengan pendampingan untuk usia 12-15 tahun, dan kewajiban memakai helm.

Apakah aturan ini mencakup fitur konektivitasnya?

Tidak. Permenhub 45/2020 fokus pada aspek keselamatan lalu lintas kendaraannya, bukan perangkat elektronik di dalamnya. Sepeda listrik dengan fitur GPS 4G, konektivitas Bluetooth ke aplikasi, atau sistem remote locking punya modul pemancar gelombang radio sendiri, yang statusnya sama seperti modul telematika pada kendaraan listrik roda empat yang sudah kami bahas sebelumnya, yaitu perangkat telekomunikasi yang wajib sertifikat Postel terpisah dari legalitas operasional kendaraannya.

Siapa yang perlu memeriksa kepatuhan ini?

Untuk sepeda listrik yang fitur konektivitasnya sudah terpasang dari pabrik, produsen atau importir yang memasukkan produk tersebut yang bertanggung jawab. Konsumen individu sebaiknya memeriksa apakah merek dan model sepeda listrik yang dibeli sudah terdaftar di database sertifikasi DJID kalau memang dilengkapi fitur konektivitas semacam ini.