HT/walkie talkie impor dari China banyak dijual di marketplace Indonesia dengan berbagai klaim soal legalitasnya, tapi tidak semua klaim itu akurat kalau diperiksa lebih teliti.

Kenapa klaim "bebas izin 409 MHz" sering menyesatkan?

Alokasi PMR 409 MHz memang membebaskan penggunanya dari izin pemakaian frekuensi, seperti sudah kami bahas di artikel sebelumnya. Tapi bebas izin pemakaian frekuensi ini tidak sama dengan bebas kewajiban sertifikat Postel untuk perangkatnya. Banyak listing produk di marketplace mencantumkan kata legal atau bebas izin hanya merujuk pada bagian frekuensinya, sambil diam-diam mengabaikan kewajiban sertifikasi perangkat.

Apa yang perlu diperiksa sebelum mengimpor HT?

Pastikan model HT yang akan diimpor sudah punya nomor sertifikat DJID yang bisa ditelusuri di database publik, bukan cuma mengandalkan klaim penjual dari China. Kalau model tersebut belum bersertifikat, importir sendiri yang perlu mengurus sertifikasinya sebelum menjual perangkatnya secara komersial di Indonesia.

Apa risiko kalau tetap dijual tanpa sertifikat?

Sama seperti perangkat telekomunikasi lain tanpa sertifikat, risikonya mulai dari barang tertahan di bea cukai, sanksi administratif, sampai potensi pidana kalau diperdagangkan secara komersial dalam skala besar sesuai UU 36/1999.