Mesin EDC modern semakin jarang memakai kabel, dan makin banyak yang mengandalkan konektivitas nirkabel untuk mendukung fitur seperti QRIS, kartu contactless, NFC, dan integrasi sistem kasir.

Kenapa EDC nirkabel perlu sertifikat Postel?

Mesin EDC nirkabel memakai teknologi komunikasi seperti Bluetooth, NFC, Wi-Fi, atau jaringan seluler untuk memproses transaksi, sehingga tergolong perangkat pemancar gelombang radio yang wajib sertifikat Postel dari DJID sebelum dipasarkan atau digunakan secara legal di Indonesia.

Bukankah EDC sudah diawasi Bank Indonesia?

Betul, tapi pengawasan Bank Indonesia menyasar aspek sistem pembayarannya, seperti keamanan transaksi dan kepatuhan penyelenggara jasa pembayaran. Itu berbeda dari sertifikat Postel yang menyasar aspek teknis perangkatnya sebagai pemancar gelombang radio. Sama seperti pola yang sudah kami bahas pada perangkat medis berfrekuensi radio, memiliki izin dari satu otoritas tidak menggantikan kewajiban dari otoritas lain yang mengatur aspek berbeda.

Apa yang perlu diperiksa penyedia mesin EDC?

Selain memastikan kepatuhan ke ketentuan sistem pembayaran Bank Indonesia, penyedia mesin EDC nirkabel perlu memeriksa apakah tipe/model perangkat yang dipakai sudah terdaftar di database sertifikasi DJID, khususnya untuk merek atau model baru yang belum lama beredar di pasar Indonesia.